SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN SELEKSI CALON PENERIMA BEASISWA PADA UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 6

Todays information and communication technology is going rapaidly, one of the fields are so wudely used is the SPK. SPK is used in this as a decision support tool with multi condition criterion. SPK is used in this receiver for selecting candidates scholarship by using AHP method.Test results show that these application decesive candidates scholarchip on the values of the principal criteria for each candidate

PERAN JENDERAL SOEDIRMAN DALAM PERANG GRILIYA (Studi Historis Masa Agresi Militer Belanda II Tahun 1948-1949 Di Jawa Tengah)

Pasca Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, Belanda berusaha kembali menguasi koloni yang telah dijajah. Untuk menguasi kembali Belanda menggunakan kekuatan militer. Di sisi lain, bagi Indonesia kemerdekaan merupakan harga mati sehingga perjuangan perlawaan harus digerakkan. Perlawanan Indonesia dipimpin oleh Jenderal Soedirman. Ia menggunakan strategi griliya dalam perlawanannya melawan kolonial Belanda. Alasan inilah menjadikan peneliti untuk mengkaji sejauh mana peran Jenderal Soedirman dalam perang griliya. Untuk mengetahui jawaban dari permasalahan tersebut digunakan metode penelitian sejarah dengan langkah-langkahnya yaitu heuristik, merupakan langkah mencari sumber sejarah baik primer maupun skunder. selanjutnya verifikasi merupakan upaya mengkritisi data yang telah diperoleh, kemudian interpretasi data menafsirkan data yang diperoleh agar tersusun dengan baik. Langkah akhirnya yaitu historiografi menyusun data yang ada menjadi sebuah narasi yang dapat diterima. Dengan penggunaan metode historis di atas dapat disimpulkan penelitian yaitu awal mula dilakukan perang griliya disebabkan oleh dilanggarnya Perjanjian Renvile oleh Belanda sehingga melahirkan perang. Selanjutnya untuk menghadapi Belanda Jenderal Soedirman menggunakan strategi griliya dengan memanfaatkan alam yang ada. Dengan adanya strategi perang griliya membuktikan kepada dunia Internasional bahwa pemerintahan Indonesia masih ada

The Secessionist Movement and the Peace Process in the Philippines and Indonesia: The Case of Mindanao and Aceh

In this paper, the possibilities for creating a peaceful society amidst an on-going conflict between the state and ethno-based secessionist movement are explored. The cases of the Philippines and Indonesia, specifically the Moros and Acehnese respectively, are discussed and analyzed against the backdrop of identity politics, modalities of peace building and conflict resolution, and nation-state building. Towards the end of the paper, lessons from the peace process engaged by both the state and secessionist movement are derived on the wish that they may serve as guideposts in future peace and conflict mitigation endeavors

Tinjauan Yuridis Terhadap Pemidanaan Bagi Pengguna Narkotika.

Pidana penjara bagi korban penyalahgunaan Narkotika perlu diganti dengan tindakan sebagaimana dianut dalam sistem dua jalur dalam pemidanaan (double track system) yaitu disamping pembuat tindak pidana dapat dijatuhi pidana dapat juga dikenakan tindakan. Karena pidana penjara bagi korban penyalahgunaan Narkotika merupakan perampasan kemerdekaan dan mengandung sisi negatif sehingga tujuan pemidanaan tidak dapat diwujudkan secara maksimal bahkan dalam banyak kasus banyak beredar Narkotika yang dikendalikan dalam Lembaga Pemasyarakatan.Dalam ketentuan undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan wewenang pada hakim untuk melakukan pemidanaan berupa tindakan bagi korban pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi sosial dan medis. Rehabilitasi ini merupakan masa menjalani pengobatan atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.Namun dalam vonis pengadilan majelis hakim sangat jarang menjatuhkan tindakan hukum berupa pengobatan dan perawatan kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Karena hal ini dilihat dari ratusan kasus yang terjadi di Palu selama tahun 2013 hanya 5 orang yang menjalani tindakan hukum berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Makassar

Analisis Implementasi Kompensasi Lingkungan Pembangunan Infrastruktur: Studi Kasus di Kota Makassar

Environmental compensation was the project’s executive obligation to be implemented. This was according to government policies both central and regional to achieve sustainable development. This research aimed to analyze the implementation of the environmental compensation on Andi Pangeran Pettarani Makassar highway construction. This research was conducted at the location of Andi Pangeran Pettarani highway construction project, which was located in Makassar. The key informants were the project’s executive, as well as the community who were the complementary informants. This research used qualitative approach, focused on the implementation of environmental compensation of Andi Pangeran Pettarani highway construction. As for the research design, the researcher used Case Study Research Design. The result of the research showed that the implementation of environmental compensation of Andi Pangeran Pettarani highway construction had been running optimally. Furthermore, (1) The availability of time was already established by terms and resources commitment from PT Bosowa Marga Nusantara that had budgeted 1.5 billion for the provision of new Green Open Space (Ruang Hijau Terbuka) and PT Nusantara Infrastruktur (NI) that had  planted 2000 trees collaborated with the Ward Service of Makassar. (2) The implemented policies based on provisions of act 26 in 2007 about space governance, The Minister of Public Works Reguation Number 5 on 2008 and The Makassar Mayor’s rules number 69 in 2016 about User License (3) The comprehension and agreement only occurs between the project executive and the Makassar’s government, but there was no agreement involving the community. It could be seen that there was no public consultation and the rise of complaints from environmental observers. Keywords: Implementation; Compensation; Green Open Spac

LAPORAN INDIVIDU KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2015 LOKASI: SMP NEGERI 2 MLATI

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Universitas Negeri Yogyakarta semester khusus 2015 yang berlokasi di SMP Negeri 2 Mlati telah dilaksanakan oleh mahasiswa pada tanggal 10 Agustus 2015 sampai 12 September 2015. Kelompok PPL di lokasi ini terdiri dari 16 mahasiswa dari program pendidikan Matematika, pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, pendidikan Keterampilan dan kerajinan, pendidikan Bahasa Jawa, pendidikan Jasamani Kesehatan dan Rekreasi, dan program Bimbingan dan Konseling. Selama kegiatan PPL, praktikan melakukan praktik mengajar mandiri dan terbimbing di satu kelas, yaitu kelas VIII D. Dari keseluruhan praktik mengajar, praktikan melakukan praktik mengajar sebanyak 9 kali mengajar secara terencana dan 2 kali mengajar tanpa rencana. Materi yang diajarkan yaitu menguraikan bentuk aljabar ke dalam faktor-faktornya, yang meliputi pemfaktoran dengan sifat distributif ax + ay = a(x + y), pemfaktoran bentuk kuadrat sempurna x2 + 2xy + y2 dan x2 - 2xy + y2, pemfaktoran bentuk selisih dua kuadrat x2 - y2, pemfaktoran bentuk x2 + px + q, pemfaktoran bentuk px2 + qx + r, dan menyederhanakan pembagian suku pemfaktoran aljabar. Kemudian ulangan, remidial, dan pengayaan. Selama PPL, praktikan juga menyusun program-program agar pelaksanaan PPL berjalan dengan lancar. Secara umum, program-program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Praktikan telah berusaha untuk mencari solusi dari semua hambatan yang terjadi selama melaksanakan program kerja, sehingga program tersebut akhirnya berhasil dilaksanakan. Hambatan yang muncul seperti adanya siswa yang masih kesulitan memahami materi, kurangnya waktu yang tersedia untuk mendalami materi, dan kesulitan praktikan dalam mengelola kelas yang sangat ramai selama pelaksanaan kegiatan merupakan hal yang wajar dapat diatasi dengan beberapa solusi seperti memberikan soal latihan dan tugas untuk dikerjakan siswa secara individu dengan soal yang lebih bervariatif. Untuk mencapai target dengan waktu yang sedikit, pembelajaran dibuat agak cepat, kemudian memberikan PR atau tugas individu untuk dikerjakan dirumah dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya, kemudian pembelajaran dilakukan secara lebih pelan dan mendalam, serta berulang-ulang agar siswa benar-benar paham. Praktikan berharap, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait. Sleman, 1

KAJIAN TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH YANG TERJADI BERDASARKAN HUKUM ADAT

ABSTRACTArticle 22 Number 5 of 1960 states that land ownership rights can be issued based on customary law and procedures for the issuance of property rights are regulated by Government Regulations. But in fact the regulation has not yet been enforced, so this has led to some differences of opinion in issuing property rights to land. Therefore, what is the legal basis for the issuance of property rights to land based on customary law and what is the position of property rights on the land based on its issuance. So to answer these questions will be carried out on relevant laws, doctrines and previous research. Sehun shows that the legal basis for the issuance of these rights are the customary principles contained in customary law, the value of customary law in that place. In essence, ulayat property rights have the same position as property rights issued based on government decisions, the difference is in the proof of ownership rights to certificates of rights issued based on government decisions but land owned by ulayat rights, namely evidence of physical owner and ulayat property rights. . Recognition from people who live in the place where the right is issued as well as customary recognition.Keywords: Right of Land, Customary Law.ABSTRAK Dalam Pasal 22 Nomor 5 Tahun 1960 dituliskan bahwa hak milik atas tanah dapat diterbitkan berdasarkan hukum adat serta tata cara penerbitan hak milik yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah. Tapi pada kenyataanya peraturan tersebut belum juga diberlakukan sehingga hal ini menimbulkan beberapa perbedaan pandangan dalam mengeluarkan hak milik atas tanah. Oleh sebab itu, maka apa dasar hukum tentang penerbitan hak milik atas tanah berdasarkan hukum adat serta bagaimana kedudukan hak milik atas tanah tersebut berdasarkan penerbitannya. Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut akan dilakukan terhadap undang-undang, doktrin dan penelitian sebelumnya yang relevan. Sehingga menunjukkan bahwa dasar hukum dikeluarkannya hak tersebut adalah asas-asas adat yang terdapat dalam hukum adat, nilai hukum adat di tempat tersebut. Pada hakekatnya hak milik ulayat mempunyai kedudukan yang sama dengan hak milik yang diterbitkan berdasarkan keputusan pemerintah, yang menjadi pembeda adalah pada bukti hak milik atas sertifikat hak yang diterbitkan berdasarkan keputusan pemerintah tetapi tanah yang dimiliki oleh hak ulayat yaitu bukti pemilikan fisik dan hak milik secara ulayat. Pengakuan dari orang-orang yang tinggal di tempat di mana hak itu dikeluarkan maupun pengekuan secara adat.Kata Kunci: Hak Atas Tanah, Hukum Adat